PP no. 7/2009 dan Penyelundupan HP

Belum ada satu bulan berlakunya PP no. 7 tahun 2009 mengenai kenaikan tarif telekomunikasi yang meliputi standarisasi perangkat telekomunikasi, dan belum lama juga saya coba menuliskan mengenai implikasi yang akan terjadi pada kenaikan tarif standarisasi perangkat telekomunikasi.

Pada awal bulan maret Jajaran Bea Cukai kembali menggagalkan penyelundupan ponsel ke wilayah Indonesia. Kali ini kapal patroli Bea Cukai (BC), mengamankan 35.900 unit telepon genggam senilai Rp50 miliar, Rabu (4/3) malam.

Batam Pos (Grup JPNN) melaporkan, puluhan ribu ponsel tersebut disita dari KM Bakti Jaya I, GT 24 di perairan Bantan Tengah, Bengkalis sekitar pukul 18.20 WIB. Kapal jenis pompong dengan ukuran panjang sekitar 20 meter ini menggunakan palka bagian depan untuk menyimpan 225 buah kardus yang berisi telepon genggam.

Terkuaknya kasus penyelundupan itu berawal dari koordinasi antara Polri dengan Bea Cukai yang menurunkan tim gabungan dan melakukan penyitaan terhadap 10 kontainer yang masuk ke wilayah kepabeanan Indonesia dengan menggunakan fasilitas jalur hijau. Ke-10 kontainer itu masing-masing bernomor seri CR QO 3186509, CR QO 3421043, GL DO 3994182, SIKU 2912422, SIKU 2964590, SIKU 2970910, SIKU 2971222, SIKU 2974197, SIKU 30112226, SIKU 3015345. Setelah diperiksa petugas, katanya, 10 kontainer berukuran 20 feet itu diketahui berisi berbagai jenis dan merk handphone, termasuk telepon genggam mewah.

Apakah ini hal yang berpengaruh pada kenaikan tarif standarissi perangkat telekomunikasi atau ini hanya bagian dari upaya tangan-tangan jail yang ingin memanfaatkan situasi pasar telekomunikasi di indonesia, saya melihat bahwa ketika pemerintah akan membuat sebuah kebijakan bagi kepentingan masyarakat ataupun dunia usaha. Maka infrastruktur yang berpengaruh pada lingkup tersebut, harus lah di benahi terlebih dahulu.

Pada hal standarisasi, ketika pemerintah berniat menaikkan tarif standarisasi. Perlunya di tingkatkan infrastruktur yang memadai dari mulai sistematis pengujian perangkat dan kelengkapan alat uji, hingga kepengurusan dokumen.

Banyak hal lainnya yang perlu di benahi, semoga sinergisitas antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat dapat terjalin demi mewujudkan stabilitas ekonomi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s