Regulasi


Indonesia Compliance

PITA FREKUENSI UNTUK PERANGKAT CORDLESS PHONE

NO PITA FREKUENSI EIRP MAKSIMUM
1 2 3
1. 46.6100 MHz to 46.9700 MHz 50 milliWatt
2. 49.6100 MHz to 49.9700 MHz 50 milliWatt
3. 1880.0000 MHz to 1900.0000 MHz 100 milliWatt
4. 2400.0000 MHz to 2483.5000 MHz 100 milliWatt

Pita Frekuensi Untuk FWA

TIPE PITA FREKUENSITRANSMITTER PITA FREKUENSIRECEIVER CHANNEL SPACING
1 2 3 4
GSM 900 890 – 915 MHz 935 – 960 MHz 200 kHz
GSM 1800 1710 – 1785 MHz 1805 – 1880 MHz 200 kHz
WCDMA FDD 3G 1920 – 1980 MHz 2110 – 2170 MHz 5 MHz
CDMA 800 825 – 845 MHz 870 – 890 MHz 1.25 MHz
CDMA 1900 1903.125 – 1910 MHz 1983.125 – 1990 MHz 1.25 MHz

Indonesia Compliance

NO PITA FREKUENSI KUAT MEDAN/ERP MAKSIMUM BEBERAPA CONTOH APLIKASI SRD
1 2 3 4
1 16 – 150 kHz ≤ 100 dBµV/m pada jarak 3 meter Sistem aliran induksi (Induction loop system) untuk alat bantu dengar (hearing aid) atau alat bantu dengar suara agar lebih jernih (loop listener hear sounds)
2 6765 kHz – 6795 kHz ≤ 100 mW ERP Untuk aplikasi Industrial Scientific dan Medical (ISM)
3 13.553 MHz – 13.567 MHz ≤ 100 mW ERP atau≤ 94 dBµV/m pada jarak 3 meter ISM, alat pendeteksi radio (Radio detection), sistem alarm
4 146.35 – 146.50 MHz ≤ 100 mW ERP alat pendeteksi radio (Radio detection), sistem alarm
5 240.15 – 240.30 MHz ≤ 100 mW ERP alat pendeteksi radio (Radio detection), sistem alarm
6 300.00 – 300.33 MHz ≤ 100 mW ERP alat pendeteksi radio (Radio detection), sistem alarm
7 312.00 – 315.00 MHz ≤ 100 mW ERP alat pendeteksi radio (Radio detection), sistem alarm
8 444.40 – 444.80 MHz ≤ 100 mW ERP alat pendeteksi radio (Radio detection), sistem alarm
9 0.51 – 1.60 MHz ≤ 57 dBµV/m pada jarak 3 meter Microphone Nirkabel (Wireless microphone)
10 40.6600 MHz – 40.7000 MHz ≤ 65 dBµV/m pada jarak 10 meter Microphone Nirkabel (Wireless microphone)
11 88.00 – 108.00 MHz ≤ 60 dBµV/m pada jarak 10 meter Microphone Nirkabel (Wireless microphone)
12 180.00 – 200.00 MHz ≤ 112 dBµV/m pada jarak 10 meter Microphone Nirkabel (Wireless microphone)
13 487 – 507 MHz ≤ 112 dBµV/m pada jarak 10 meter Microphone Nirkabel (Wireless microphone)
14 26.96 – 27.28 MHz ≤ 65 dBµV/m pada jarak 10 m atau≤ 500 mW ERP Pengendali radio jarak jauh untuk aktivitas hobi/penggemar pesawat terbang, terbang layang, model-model mobil, kapal/perahu (Remote control of aircraft,glider, boat and car models), Pengendali pintu garasi (garage door), Kamera dan mainan-mainan (toys).
15 29.7 – 30 MHz ≤ 500 mW ERP Pengendali radio jarak jauh untuk aktivitas hobi/penggemar pesawat terbang, terbang layang, model-model mobil, kapal/perahu (Remote control of aircraft,glider, boat and car models), Pengendali pintu garasi (garage door), Kamera dan mainan-mainan (toys).
16 170.275 MHz ≤ 1000 mW ERP Pengendali radio jarak jauh dari alat pengangkat berat (Remote control of cranes and loading arms)
17 170.575 MHz ≤ 1000 mW ERP Pengendali radio jarak jauh dari alat pengangkat berat (Remote control of cranes and loading arms)
18 173.575 MHz ≤ 1000 mW ERP Pengendali radio jarak jauh dari alat pengangkat berat (Remote control of cranes and loading arms)
19 173.675 MHz ≤ 1000 mW ERP Pengendali radio jarak jauh dari alat pengangkat berat (Remote control of cranes and loading arms)
20 40.500 – 41.000 MHz ≤ 0.01 mW ERP Medical and biological telemetry
21 72.080 MHz ≤ 1000 mW ERP Wireless modem, data communication system
22 72.200 MHz ≤ 1000 mW ERP Wireless modem, data communication system
23 72.400 MHz ≤ 1000 mW ERP Wireless modem, data communication system
24 72.600 MHz ≤ 1000 mW ERP Wireless modem, data communication system
25 158.275/162.875 MHz ≤ 1000 mW ERP Wireless modem, data communication system
26 158.325/162.925 MHz ≤ 1000 mW ERP Wireless modem, data communication system
27 923 – 925 MHz ≤ 500 mW Radio telemetry, telecommand, RFID system
28 5150 – 5250 MHz EIRP ≤ 200 mWPenggunaan harus indoor dan terlokalisasi Wireless LAN
29 5250 – 5350 MHz EIRP ≤ 200 mWPenggunaan harus indoor dan terlokalisasi

Pengoperasiannya harus menerapkan teknik mekanisme Dinamic Frequency Selection (DFS) dan Transmit Power Control (TPC), atau apabila tidak menggunakan TPC maka maksimum rata-rata EIRP harus dikurangi sebesar 3 dB.

Wireless LAN
30 10.50 – 10.55 GHz ≤ 117 dBµV/ m pada jarak 10 m Wireless video transmitter dan aplikasi SRD lain
31 2.4000 – 2.4835 GHz ≤ 100 mW ERP Bluetooth
32 24.00 – 24.25 GHz ≤ 100 mW ERP Wireless video transmitter dan aplikasi SRD lain
33 76-77 GHz ≤ 37 dBm EIRP saat kendaraan bergerak dan ≤ 23.5 dBm EIRP saat kendaraan berhenti Sistem radar jarak pendek (Short range radar system) such as automatic cruise control and collision warning systems for vehicle

Indonesia Compliance

Standardisasi sebagai suatu unsur penunjang pembangunan mempunyai peran penting dalam usaha optimasi
pendayagunaan sumber daya dan seluruh kegiatan pembangunan. Perangkat standardisasi termasuk juga perangkat
pembinaan dan pengawasan sangat berperan dalam peningkatan perdagangan dalam negeri dan internasional,
pengembangan industri nasional, serta perlindungan terhadap pemakai (operator maupun masyarakat)

Tujuan akhir kegiatan standardisasi adalah terwujudnya jaminan mutu. Dengan demikian standardisasi dapat digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada umum.

Standardisasi juga digunakan oleh Pemerintah untuk menunjang tercapainya tujuan-tujuan strategis antara lain peningkatan ekspor, peningkatan daya saing produk dalam negeri terhadap barang-barang impor, dan peningkatan efisiensi nasional.

Sistem Standardisasi Nasional (SSN) merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan setiap kegiatan standardisasi di Indonesia yang harus diacu oleh semua instansi teknis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standardisasi Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional, juga dilakukan pengembangan dan penerapan Sistem Standardisasi Nasional, juga dilakukan pengembangan dan penerapan standardisasi di bidang pos dan telekomunikasi.

Kegiatan standardisasi di bidang pos dan telekomunikasi sepenuhnya ditangani oleh instansi teknis, dalam hal ini adalah DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat  Standardisasi Pos dan Telekomunikasi melalui rujukan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 tahun 1998 tentang Uraian Tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan standardisasi ini dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.

Subsistem-subsistem atau kegiatan-kegiatan yang saling terkait satu sama lain dalam Sistem Standardisasi Nasional terdiri dari perumusan standardisasi, penerapan standardisasi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi, metrologi dan akreditasi.

Tujuan dari kegiatan standardisasi pos dan telekomunikasi adalah  :

  • Pengamanan terhadap jaringan pos dan telekomunikasi, yang merupakan aset nasional.
  • Menjamin interoperabilitas dan interkonektivitas berbagai perangkat dalam jaringan pos dan telekomunikasi.
  • Memberi kesempatan munculnya industri manufaktur nasional.
  • Memberi perlindungan terhadap para pengguna jasa (operator dan masyarakat) pos dan telekomunikasi.
  • Mengendalikan mutu perangkat.
  • Memberi kesempatan produk nasional bersaing di pasar global.

Perumusan Direktorat Standardisasi Pos & Telekomunikasi

Perumusan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi meliputi :

  • Persyaratan Teknis.
  • Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)
  • Daya Laku Bersifat Sektoral
  • Instansi Teknis Yang Memprakarsai RSNI Membantu BSN Dalam Perumusan Rancangan Dimaksud.
  • Daya Laku Bersifat Nasional

Persyaratan Teknis :

Merupakan persyaratan-persyaratan teknis perangkat yang mengacu pada standardisasi Internasional (MIS.ITU, IEC/ISO, ETSI, dll).

Rancangan SNI :

Merupakan rancangan yang disusun bersama instansi terkait yang berkepentingan sampai tercapainya kosensus

Daftar Persyaratan Teknis Perangkat SNI/KEPDIR Alat / Perangkat Postel

NO. JUDUL PERSYARATAN TEKNIS/STANDARDISASI NOMOR KODE
1 Kabel Serat Optik SLMT untuk Aplikasi di Udara 70/DIRJEN/99
2 Pesawat Telepon Umum Kartu Smart 57/DIRJEN/99
3 Digital Loop Carrier 58/DIRJEN/99
4 Pencatat Data Pembicaraan Telepon (PDPT) 59/DIRJEN/99
5 Perangkat Jarlokar CDMA (1895) 60/DIRJEN/99
6 Pesawat Sistem Telepon Kunci (KTS) 61/DIRJEN/99
7 PABX/ISDN 65/DIRJEN/99
8 Perangkat Sistem PABX/STLO 004/DIRJEN/99
9 Pesawat Telepon Umum Multi Koin 005/DIRJEN/99
10 Pesawat Telepon Analog 006/DIRJEN/99
11 Pesawat Reetifier 179/DIRJEN/98
12 Perangkat Pesawat Telepon Seluler NMT 450 180/DIRJEN/98
13 Perangkat Pesawat Telepon Seluler GSM 181/DIRJEN/98
14 Perangkat Pesawat Telepon Seluler AMPS 182/DIRJEN/98
15 Akses Radio 44/DIRJEN/98
16 STBS CDMA 47/DIRJEN/98
17 Wireless LAN 58/DIRJEN/98
18 PHS System 138/DIRJEN/97
19 Ketentuan Teknis Instalansi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) 22/DIRJEN/96
20 Pedoman Teknis Instalasi Kabel Rumah (IKR) 57/DIRJEN/96
21 Sentral Telepon Digital Kapasitas 5000 Subsriber 258/DIRJEN/
22 Handheld/Portable Trunking 03/DIRJEN/96
23 TTKP (Cordless Telephone) 130/DIRJEN/95
24 Facsimile SNI 04-3508-1994
25 Modem Stand Alone SNI 04-3509-1994
26 Kabel Tanah T Perisai, Berisolasi & Berselubung (PDPDLPE) SNI 04-3633-1994
27 Telephone Otomat SNI 04-2021-1991
28 Perangkat Pengganda Saluran AM SNI 04-2380/1991
29 Perangkat Pengganda Saluran FM SNI-2381-1991
30 Perangkat Pengganda Digital SNI 04-2382-1991
31 Teleprinter SNI 04-2009-1990
32 Kabel Telepon Tanah Tanpa Perisai Berisolasi PBB & BPBK Jeli SNI 04-2012-1990
33 Saluran Penanggal Atas Tanah dengan Penggantung Kawat Baja SNI 04-2066-1990
34 Kabel Tanah Tanpa Perisai Berisolasi & BPBP SNI 04-2070-1990
35 Tiang Telepon Besi Enam Meter SNI 04-2072-1990
36 Tiang Telepon Besi Tujuh Meter SNI 04-2073-1990
37 Tiang Telepon Besi Sembilan Meter SNI 04-2075-1990
38 Kabel Rumah Berisolasi dan Berselubung PVC SNI 04-2076-1990
39 Kabel Telepon Rumah Berpelindung FB dan Berselubung PVC SNI 04-2077-1990
40 Kabel Rumah BL Timah Putih, SNI 04-2081-1990
41 Kabel Rumah Tiga Urat SNI 04-2091-1990
42 Pesawat telepon Umum Coin (PTUMC) 89/POSTEL/90
43 VHF/UHF Radio dengan FM untuk Land Mobile Services 57/POSTEL/90
44 Frequeney Divisiom Multiplex Telegrap 72/POSTEL/90
45 Pesawat Teleprinter Elektronik 65/POSTEL/90
46 Pesawat Akomex (Adaptor Komputer-Telex) 66/POSTEL/90
47 Batere Alkali Nikel Kadmium Stasioner U Catu Daya CC-D 53/POSTEL/90
48 Sistem Pentanahan Perangkat Telekomunikasi 51/POSTEL/90
49 Pipa Potong dan Kelengkapannya 43/POSTEL/90
50 Kotak Pembagi Dalam (KPD) 33/POSTEL/90
51 Kabel Penanggal Bawah Tanah Berisi Petrojeli 25/POSTEL/90
52 Kabel Rumah BTLTP Berisolasi dan B.PVC 20/POSTEL/90
53 Kabel Tanah B.B dan Berselubung PBP 7/POSTEL/90
54 Pedoman Item Uji Alat/Perangkat Komunikasi Radio 007/DIRJEN/1999
55 Persyaratan Teknis Perangkat Amatir Radio 80/DIRJEN/1999
56 Persyaratan Teknis Perangkat Radio Komunikasi SSB/HF 84/DIRJEN/1999
57 Persyaratan Teknis Perangkat Radio Siaran 85/DIRJEN/1999
58 Persyaratan Teknis Perangkat Telepon Tanpa Kabel Umum 86/DIRJEN/1999
59 Penetapan Penggunaan Frekuensi Radio Untuk                    Penyelenggaraan Jasa Telekom Satelit MSS 013/DIRJEN/1998

Penerapan

Penerapan Standardisasi merupakan kegiatan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian perangkat telekomunikasi dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Tahapan kegiatan sertifikasi :
1. Pemeriksaan persyaratan
2. Pengujian
3. Evaluasi
4. Penerbitan Sertifikat

Penertiban

Kegiatan Sub-Direktorat Penertiban :

  • Memasyarakatkan standardisasi pos dan telekomunikasi
  • Melaksanakan evaluasi pelaksanaan standardisasi perangkat dan kinerja pos dan telekomunikasi
  • Memantau dan menertibkan pelaksanaan standardisasi pos dan penertiban telekomunikasi
  • Kegiatan inspeksi pasar terhadap perangkat pos dan telekomunikasi

Inspeksi pasar dilaksanakan melalui koordinasi berbagai instansi terkait seperti :

  • Kanwil Departemen Perhubungan di daerah
  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  • Polisi Republik Indonesia
  • Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Hal-hal yang dilakukan dalam Kerjasama Teknik Standardisasi Postel antara lain sbb :

  1. Mengkaji dan merumuskan materi Kerjasama Teknik Standardisasi Pos dan Telekomunikasi dengan Organisasi Standardisasi Nasional maupun Internasional.
  2. Mengevaluasi hasil-hasil kerjasama di bidang Standardisasi Pos dan Telekomunikasi serta mengusulkan sebagai bahan untuk dikaji menjadi Standardisasi Nasional.
  3. Menyiapkan bahan hasil keputusan Internasional untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  4. Menyusun materi sidang dan pedoman Delegasi RI dalam rangka keikutsertaan pada pertemuan Internasional di bidang Standardisasi Postel.
  5. Menyiapkan kegiatan penyelenggaraan konferensi, seminar atau workshop dalam bidang Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.
  6. Mengusulkan penugasan para pegawai yang akan menghadiri pelatihan, konfirmasi dan pertemuan-pertemuan Kerjasama Teknik Standardisasi Pos dan Telekomunikasi di tingkat Nasional dan Internasional

Indonesia Compliance

Complying with EMC regulations is a critical issue when looking to launch your product anywher in the word with confidence.

Scope

  • Information technology Equipment
  • Telecomunication Equipment
  • Household application/Electric Tools/Electric Toys
  • Electrical Lighthing Equipment
  • Sound & TV Broadcast receivers
  • Railway system
  • Road trafic signal systems
  • Electrical Device for use in road vehicles and boats
  • Wirelles ( RF )/Telecom?Wimax Devices
  • etc

Item Test

  • Emmision : Conduction, Radiation, Current harmonics, Volatge Fluctuation & Flicker, disturbance Power, Click.
  • Immunity : ESD, RS, EFT, Surge, CS, PMF,Dip, Harmonics and Interharmonics

Region EMC Testing Standards

  • Taiwan : CNS 134338 ( ITE ), CNS 13439 ( AV ), CNS 13783-1 ( Home Appliance ), CNS 13803 ( ISM ), CNS 13804 ( Microwave Oven ), CNS 14115 ( Lighting ), CNS 14409 ( DTV EMS ), CNS 14972 ( DTV Performance )
  • USA : FCC Part 15B, FCC Part 18 ( ISM )
  • Canada : ICES-003 ( ITE ), BETS-7 ( TV )
  • AU/NZ : AS/NZS CISPR 11 ( ISM ), AS/NZS CISPR 13 ( AV ), AS/NZS CISPR 15 ( Lighting ), AS/NZS CISPR 22 ( ITE ), AS/NZS CISPR 14-1 ( HA )
  • Japan : J55013 ( AV, PSE ), V-3V-4 ( ITE, VCCI ), JEIDA-52 ( EMS )
  • Korea : KN11 ( ISM ), KN 13/KN 20 (AV ), KN 15 ( Lighthing ), KN 22/ 24 ( ITE )
  • China : GB 9254 ( ITE ), GB 13837 ( AV ), GB 17625 ( Harmonic )
  • Singapore : IDA TS EMC for Telecommunicatin Equipment
  • Rusia : GOST R51318.22 ( ITE EMI ), GOST R51318.24 ( ITE EMS )
  • EU : EN 300 386 ( Telecom network Equipment ),EN 301 489-1 ( Common requirements for radio EMC ), EN 301 489-3 ( SRD ), EN 301 489-4 ( Fixed Wimax ), EN 301 489-7 ( GSM and DCS ), EN 301 489-9 ( Wirelles Microphone ), EN 301 489-17 ( Wirelles LAN ), EN 301 489-19 ( GPS ), EN 301 489-24 ( WCDMA ), EN 50130-4 ( Alarm System ),EN 55011 ( ISM ), EN 55013/EN 55020 ( AV ), EN 55014-1/EN 55014-2 ( Home Appliance ), EN 55015/EN61547 ( Lighting ), EN55022/ EN 55024 (ITE )

Indonesia Compliance

The standardization as a support element for the development had the important role in an Optimization effort
The efficient use of all resources and all development activity. Standardization equipment including
management and supervision really had a role in increasing the domestic and international trade,
the national industry development, as well as the protection against the user (the operator and the community)

the Goal of the standardization activity was the realisation of the quality guarantee. Therefore the standardization could be used as the implement of the government policy to organise the better economics structure and give the protection to the public.

The standardization also was used by the Government to support the achievement of the strategic aims including the increase in the export, the increase of the competitiveness of the domestic product against imports, and the increase of national efficiency.

The National Standardization System (SSN) was the foundation and the implementation guide of each standardization activity in Indonesia that must be pointed by all technical agencies in accordance with the Government Regulation No.15 in 1991 about the Indonesian National Standardization and the Decree of the President No.12 in 1991 about the Compilation, Implementation and Supervision of the Indonesian National Standardization. In the framework of realize the National Standardization System implementation, the development and implementation of the National Standardization System in the postal and telecommunications fields.

The standardization activity in the postal and telecommunications fields fully was handled by the technical agency, in this case was the DIRECTORATE GENERAL OF POST AND TELECOMMUNICATIONS that in this case was carried out by the Directorate  of the Standardization of Post and Telecommunications through the reconciliation of the Decree of the Minister of Communication No.KM.58 in 1998 about the Task Description of the Directorate General of Post and Telecommunications. And in the implementation, this standardization activity was carried out by the Directorate of Post and Telecommunications Standardization.

Sub-systems or the activities that each other was related one another in the National Standardization System consisted of the Standardization formulation, Standardization implementation, the management and the supervision of the standardization, the Standardization co-operation and information, metrology and accreditation.

The aim of the activity of the standardization of post and telecommunications was:   :

  • The Security towards Post and telecommunications network, that were national assets.
  • Guaranteed the inter-operability and inter-connectivity of the various equipment in the Post and telecommunications network.
  • Gave the opportunity for the emergence of the national manufacture industry.
  • Gave the protection for the users of the service (the operator and the community) of post and telecommunications.
  • Gave the national product opportunity to be competitive in the global market.

The formulation of the Directorate of Standardization of Post & Telecommunications.

Formulation of the Standardization of Telecommunications Equipment covered:

  • The Technical Condition.
  • The National Indonesian Standardization plan (SNI).
  • The Sectoral Sale Power.
  • Technical Agency that Initiate RSNI helped BSN in the Formulation of the Plan was meant.
  • The National Sale Power.

Technical Requirements :

.

Was technical conditions for equipment that referred to the International standardization (MIS.ITU, IEC/ISO, ETSI, etc.)

The SNI plan:

Was the plan that was compiled with the interested related agency to the achievement of the Consensus.

List of Equipment Technical Requirements SNI/KEPDIR/Post and Telecommunication equipment

NO. THE TITLE OF TECHNICAL REQUIREMENTS/STANDARDIZATION CODE NUMBER
1 SLMT Fibre Optic Cable for Application in the Air 70/DIRJEN/99
2 Smart-Card Public Telephone 57/DIRJEN/99
3 Digital Loop Carrier 58/DIRJEN/99
4 Telephone Data Voice Recorder (PDPT) 59/DIRJEN/99
5 CDMA Jarlokar Equipment (1895) 60/DIRJEN/99
6 Key Telephone System Equipment (KTS) 61/DIRJEN/99
7 PABX/ISDN 65/DIRJEN/99
8 PABX/STLO System Equipment 004/DIRJEN/99
9 Multy Coin Public Telephone 005/DIRJEN/99
10 Analog Telephone Set 006/DIRJEN/99
11 Rectifier Set 179/DIRJEN/98
12 NMT 450 Cellular Telephone Set Equipment 180/DIRJEN/98
13 GSM Cellular Telephone Set Equipment 181/DIRJEN/98
14 AMPS Cellular Telephone Set Equipment 182/DIRJEN/98
15 Radio Acces 44/DIRJEN/98
16 STBS CDMA 47/DIRJEN/98
17 Wireless LAN 58/DIRJEN/98
18 PHS System 138/DIRJEN/97
19 Technical Guidance for House Cable/Building Installation (IKR/G) 22/DIRJEN/96
20 Technical Guidance for House Cable Installation(IKR) 57/DIRJEN/96
21 Digital Telephone Central For 5000 Subsriber Capacity 258/DIRJEN/
22 Handheld/Portable Trunking 03/DIRJEN/96
23 TTKP (Cordless Telephone) 130/DIRJEN/95
24 Facsimile SNI 04-3508-1994
25 Modem Stand Alone SNI 04-3509-1994
26 Ground Cable T Cover, Issolated & Coated (PDPDLPE) SNI 04-3633-1994
27 Ottomate Telephone SNI 04-2021-1991
28 Copy Equipment for AM Channel SNI 04-2380/1991
29 Copy Equipment for FM Channel SNI-2381-1991
30 Digital Copy Equipment SNI 04-2382-1991
31 Teleprinter SNI 04-2009-1990
32 Ground Telephone Cable without Cover Isolated with PBB & BPBK Jelly SNI 04-2012-1990
33 Upper Ground Channel with the Steel Wire Hanger SNI 04-2066-1990
34 Ground Cable without cover and isolated with& BPBP SNI 04-2070-1990
35 Six Meters Iron Telephone Pole SNI 04-2072-1990
36 Seven Meters Iron Telephone Pole SNI 04-2073-1990
37 Nine Meters Iron Telephone Pole SNI 04-2075-1990
38 House Cable Isolated and Caoted with PVC SNI 04-2076-1990
39 House Telephone Cable covered with FB and Coated with PVC SNI 04-2077-1990
40 Box cable of BL Timah Putih, SNI 04-2081-1990
41 Three Cord Box Cable SNI 04-2091-1990
42 Coin Public Telephone Set (PTUMC) 89/POSTEL/90
43 VHF/UHF Radio with FM for Land Mobile Services 57/POSTEL/90
44 Frequeney Divisiom Multiplex Telegrap 72/POSTEL/90
45 Electronics Teleprinter Set 65/POSTEL/90
46 Akomex Set (Adaptor Computer-Telex) 66/POSTEL/90
47 Alcali Nikel Kadmium Batery Stasioner U Power Supply CC-D 53/POSTEL/90
48 Grounding System for Telecommunication Equipment 51/POSTEL/90
49 Cut Pipe and its completeness 43/POSTEL/90
50 Divider Box (KPD) 33/POSTEL/90
51 Under Ground Cable with Petrojelly 25/POSTEL/90
52 BTLTP House Cable Isolated and B.PVC 20/POSTEL/90
53 Ground Cable and Coated PBP 7/POSTEL/90
54 The Guidance of the Equipment Test Item for Radio Communication 007/DIRJEN/1999
55 The Technical condition of the Amateur Radio Equipment 80/DIRJEN/1999
56 The Technical condition of the SSB/HF Communication Broadcast Radio Equipment 84/DIRJEN/1999
57 The Technical condition of the Broadcast Radio Equipment 85/DIRJEN/1999
58 The Technical condition of the Public Non-Cable Telephone Equipment 86/DIRJEN/1999
59 The determining of the Use of the Frequency of Radio to                    The organization of Telecom Services for MSS Satellite 013/DIRJEN/1998

The implementation

The implementation of the Standardization was the activity of certification of the telecommunications equipment that was carried out to know the compatibility of the telecommunications equipment with the current technical condition.

The stages of the certification activities:
1. The condition inspection
2. Test
3. Evaluation
4. The publication of the Certificate

Control

The activity of the Control Sub-Directorate:

  • Socialised the standardization of Post and telecommunications
  • Carried out the evaluation of the implementation of the standardization of equipment and achievement of Post and telecommunications
  • Monitored and controlled the implementation of the Post standardization and control of telecommunications
  • The activity of the market inspection against postal and telecommunications equipment

The market inspection was carried out through the co-ordination of various related agencies like:

  • The Regional Office of the Department of communications in the region
  • The Directorate General of Bea and Cukai
  • Republic of Indonesia police
  • The Civil Servant’s investigation (PPNS)

Matters that was carried out in the Technical Co-operation of the Post and Telecommunications Standardization among other things are as follows:

  1. Studied and formulated the Co-operation material of Post and Telecommunications Standardization Technique with National and International Organisation.
  2. Evaluated the co-operation results in the field of Post and Telecommunications Standardization as well as proposed as the material to be studied to the National Standardization.
  3. Prepared the International decision results material to be maintained in accordance with the current regulation.
  4. Compiled session material and Indonesian Republic Delegation’s guide in the framework of participation in the International meeting in the field of post and telecommunications Standardization.
  5. Prepared the activity of the conference implementation, seminar or workshop in the field of post and telecommunications Standardization.
  6. Proposed the assignment of the officials who will attend the training, confirmation and meetings of the Technical Co-operation of the post and telecommunications Standardization in the National and International level.

 

Belum ada satu bulan berlakunya PP no. 7 tahun 2009 mengenai kenaikan tarif telekomunikasi yang meliputi standarisasi perangkat telekomunikasi, dan belum lama juga saya coba menuliskan mengenai implikasi yang akan terjadi pada kenaikan tarif standarisasi perangkat telekomunikasi.

Pada awal bulan maret Jajaran Bea Cukai kembali menggagalkan penyelundupan ponsel ke wilayah Indonesia. Kali ini kapal patroli Bea Cukai (BC), mengamankan 35.900 unit telepon genggam senilai Rp50 miliar, Rabu (4/3) malam.

Batam Pos (Grup JPNN) melaporkan, puluhan ribu ponsel tersebut disita dari KM Bakti Jaya I, GT 24 di perairan Bantan Tengah, Bengkalis sekitar pukul 18.20 WIB. Kapal jenis pompong dengan ukuran panjang sekitar 20 meter ini menggunakan palka bagian depan untuk menyimpan 225 buah kardus yang berisi telepon genggam.

Terkuaknya kasus penyelundupan itu berawal dari koordinasi antara Polri dengan Bea Cukai yang menurunkan tim gabungan dan melakukan penyitaan terhadap 10 kontainer yang masuk ke wilayah kepabeanan Indonesia dengan menggunakan fasilitas jalur hijau. Ke-10 kontainer itu masing-masing bernomor seri CR QO 3186509, CR QO 3421043, GL DO 3994182, SIKU 2912422, SIKU 2964590, SIKU 2970910, SIKU 2971222, SIKU 2974197, SIKU 30112226, SIKU 3015345. Setelah diperiksa petugas, katanya, 10 kontainer berukuran 20 feet itu diketahui berisi berbagai jenis dan merk handphone, termasuk telepon genggam mewah.

Apakah ini hal yang berpengaruh pada kenaikan tarif standarissi perangkat telekomunikasi atau ini hanya bagian dari upaya tangan-tangan jail yang ingin memanfaatkan situasi pasar telekomunikasi di indonesia, saya melihat bahwa ketika pemerintah akan membuat sebuah kebijakan bagi kepentingan masyarakat ataupun dunia usaha. Maka infrastruktur yang berpengaruh pada lingkup tersebut, harus lah di benahi terlebih dahulu.

Pada hal standarisasi, ketika pemerintah berniat menaikkan tarif standarisasi. Perlunya di tingkatkan infrastruktur yang memadai dari mulai sistematis pengujian perangkat dan kelengkapan alat uji, hingga kepengurusan dokumen.

Banyak hal lainnya yang perlu di benahi, semoga sinergisitas antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat dapat terjalin demi mewujudkan stabilitas ekonomi.

Beberapa waktu yang lalu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah menerbitkan PP No.7 tahun 2009 untuk meningkatkan setoran PNB.

Sejauh mana kemudian peningkatan PNB yang di berlakukan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi berimplikasi terhadap perizinan standarisasi yang menjadi hal utama dalam importasi perangkat telekomunikasi.

Sejauh pengamatan saya mengenai implikasi terhadap PP no. 7 tahun 2009, terhadap proses standarisasi. Pada periode 2007 dan 2008 pemerintah telah berhasil menekan masuknya produk telekomunikasi secara ilegal, dengan berbagi kebijakan dan aturan yang memudahkan distributor dalam kepengurusan izin standarisasi.

Betapa sulitnya untuk menekan masuknya produk telekomunikasi secara ilegal, karena selama ini mereka yang memasukkan produk secara ilegal telah merasa nyaman dengan tidak perlunya mengurus perizinan di indonesia yang terlalu rumit dan mengeluarkan biaya yang besar.

Tetapi selama periode 2007 dan 2008 ini, banyak bermunculan perusahaan jasa atau konsultan mencoba menarik pelaku usaha yang selama ini memasukkan produknya secara ilegal agar dapat melakukan prosedure yang telah di tetapkan Dtjen Postel.

Awalnya memang terasa sulit untuk mencoba menarik pelaku usaha yang selama ini telah nyaman memasukkan produknya dengan ilegal, dengan komitmen yang di berikan para konsultan untuk bisa membantu mempermudah kepengurusan izin standarisasi bagi para pelaku usaha yang selama ini tidak melakukannya.

Secara essential para pelaku usaha ini juga peduli terhadap negara ini, sehingga mereka bersedia untuk mencoba mengurus izin yang berlaku dengan catatan dapat di permudah.

Saya pribadi pernah diskusi dengan pelaku usaha yang biasa melakukan import produk telekomunikasi secara ilegal, saya bilang bahwa landasan dasar bangsa ini adalah pancasila yang di mana pada butir ke 4 menunjukkan adanya ruang musyawarah dan ini jauh di atas UU. Artinya undang-undang atau peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia tidak kaku karena berlandaskan musyawarah yang bisa membawa kebaikan bagi kepentingan rakyat, sehingga jangan kemudian mengambil jalan pintas untuk tidak melakukan peraturan yang ada.

Sehingga sinergisitas pelaku usaha dan ditjen postel mampu mengurangi masuknya produk ilegal, peraturan yang belum mengakomodir lapisan masyarakat dapat di atasi dengan adanya kebijakan internal departemen standarisasi Direktotar Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Apkah dengan PP no. 7 2009 ini mampu mempertahankan prestasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam mengurangi masuknyaproduk secara ilegal, atau akan semakin maraknya produk telekomunikasi ilegal di indonesia.

ada beberapa hal yang coba saya cermati pada standarisasi perangkat telekomunikasi:

1. Keluarnya PP no.7/2009 belum memiliki ruang waktu untuk bisa soialisasi secara menyeluruh dan mengakomodir industri telekomunikasi di indonesia.

2.Kenaikan tarif Standardisasi yang termasuk dalam PP no. 7 tahun 2009, belum di dukung dengan keluarnya Kepdir yang mengatur secara teknis atas kenaikan tersebut, misalnya kenaikan tersebut berlaku maju atau mundur. karena pengajuan sertifikat yang masuk sebelum tanggal 16 januari, di kenakan kenaikan atau tidak.

3.Perbaharuan tidak terjadi pada klausal, tetapi menggandakan klausal lama.
contoh : Pada Handphone yg memiliki fitur 3G, bloutooth dikenakan biaya uji 3 kategori yaitu pesawat telphone tanpa kabel, bluetooth dan 3G. Seharusanya di buatkan satu klausal dengan kategori tersebut, sehingga tidak dimasukkan dalam 3 kategori pembiayaan pengujian.

Banyak hal lainnya yang sekiranya perlu menjadi pertimbangan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.